Hearing Pansus Covid-19 DPRD BU Terkait Bansos, Ketua Aliansi LSM, “Tanpa Dilengkapi DPA Disinyalir Rancu Dan Ambigu”.

bintang.media – Adanya desakan dan permintaan untuk bertindak tegas dari Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Bengkulu Utara (A-LSM BU), Rozi HR, kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Utara (DPRD BU), untuk mempertanyakan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Dana Penanganan Covid-19, yang diduga telah menghabiskan Anggaran Belanja Tak Terduga (ABTT), serta RKA dan DPA Belanja Dana Refocusing yang telah diambil dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dananya cukup pantastis hingga miliaran rupiah, bukan tidak memiliki alasan.

Secara Inplisit, Ketua Aliansi LSM BU, Rozi, HR, mengisyaratkan adanya dugaan ketidak jelasan dalam penggunaannya.

Hal tersebut, tergambar dari hasil Hearing antara pihak Pansus Covid-19 DPRD BU, yang dipimpin langsung oleh Ketuanya, Febri Yurdiman, dengan pihak Dinas Sosial BU, terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) sebanyak 44 Ribu KK Paket Sembako, bernilai Rp. 11,5 Milyar Rupiah dari hasil Dua kali refocusing APBD untuk ABTT Covid-19, untuk bulan Maret sampai April 2020 lalu, bertempat di Aula Gedung DPRD setempat, Selasa (12/5/2020).

Dalam hearing yang dihadiri selain Ketua Pansus Covid-19 DPRD BU beserta anggotanya, hadir langsung Kepala Dinas Sosial BU, Suwanto.

Pada kesempatan itu, Pansus meminta penjelasan tentang pengadaan bantuan 44 Ribu Sembako tersebut dari pihak Dinas Sosial, namun pihak Dinas Sosial tidak dapat memberikan jawaban yang jelas, bahkan terkesan melemparkan permasalahannya ke pihak kecamatan,

“Kami hanya sebatas memverifikasi data, sementara yang menggunakan anggaran untuk membelanjakan sembako adalah pihak kecamatan,” jelas Kadis Sosial, Suwanto.

Mendapati jawaban tersebut, Ketua Pansus Covid-19 DPRD BU, Febri Yurdiman, terpancing emosi dan sempat menggebrak mejanya, serta menyampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi pihaknya, pihak kecamatan hanya sebatas menerima Sembako dari Dinas Sosial, dan tidak memegang anggaran penanganan Covid-19.

“Aneh, sekarang mulai saling lempar beban dan tugas. Nanti kita kaji lagi aturannya, apakah ada dalam aturan, bahwa pihak kecamatan selaku pengguna anggaran untuk pengadaan barang bantuan penanggulangan Covid-19,” ujar Ketua Pansus.

Selain itu, Ketua Pansus menilai bahwa anggaran Rp.11,5 M tersebut, yang diperuntukan untuk pengadaan bantuan sebanyak 44 Ribu KK Paket Sembako, yang telah dibagikan kepada masyarakat, terkesan janggal,

“Jika satu paket sembako dihargakan senilai Rp. 150 Ribu, maka jumlah totalnya bukan 44 ribu, tetapi 76 ribu. Dan juga, jika menurut keterangan Kadis Sosial, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bengkulu Utara ada 91.202 KK, maka secara logika, hampir merata warga menerima bantuan, tapi sampai saat ini kenyataannya mana, masih banyak warga yang mengeluh lantaran belum dapat bantuan,” jelasnya.

Disisi lain, Ketua Aliansi LSM BU, Rozi, HR, melalui laman FB nya juga menyampaikan bahwa, Milyaran dana hasil refocusing untuk penanganan Covid-19, yang hampir seluruh OPD Se-Kabupaten BU terancam pakum dalam menjalankan berbagai program dan kegiatannya, masih mendapatkan pertanyaan dari pihak Dewan. Mana data dari Dinas Sosial ?

“Tanpa dilengkapi dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka penggunaannya serta data tersebut, diduga rancu dan ambigu, belum lagi dana BTT lainnya. Mudah-mudahan masyarakat dapat menilai kebijakan zaman now ini, apakah 47.202 KK masyarakat Kabupaten BU ini tidak merasakan dampak COVID-19 atau tidak terdata, karena untuk menghabiskan anggaran Rp. 11,5 M tersebut, cukup untuk di bagikan 76.000 KK, di kemanakah sisa anggaran tersebut,” ungkapnya.

(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mengenal Jenis-jenis Kertas HVS dan 5 Rekomendasi Kertas HVS 80 gsm

Bintang.Media – Anda tentu tahu kertas HVS dan biasanya menggunakannya setiap hari, terutama ...